Aturan atau regulasi mengenai Katalog Elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 358. Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Marketplace Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Marketplace Pengadaan adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang memiliki sarana Fenomena korupsi pengadaan tidak hanya terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Secara nasional, berdasarkan data KPK, PBJ adalah kasus korupsi terbanyak kedua yang ditangani oleh lembaga ini. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016 sampai 2020 juga menunjukkan hal serupa. Sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yangditangani penegak hukum, terkait dengan PBJ. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG KREDIBEL. Oleh: Toni (Pegawai KPPN Singkawang) Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 27 Oktober 2021. Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.714,1 triliun, yang Dapatkan notifikasi pengumuman tender seluruh Indonesia secara otomatis sesuai bidang usaha Anda. Berlangganan Sekarang. LPSE Universitas Sumatera Utara. mdi:file-document-arrow-right-outline. Penyediaan Jasa Audit oleh KAP untuk Audit Laporan Keuangan USU Tahun Buku 2023. mdi:cog. Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya. 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Visi dan Misi; Struktur Organisasi; Kontak Kami; 2022 263. 2021 158. 2020 276. 2019 174. 2018 234. 2017 133. 2016 286. 2015 272. 2014 173. 2013 53. 2012 18. 2011 17. 2010 8. 2008 1. 2007 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Judul/Tentang: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Jenis/Bentuk Anggaran pengadaan barang dan jasa di pusat Rp526 triliun, untuk daerah Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun. Adapun target pembelian produk dalam negeri untuk belanja barang dan jasa pemerintah pada 2022 adalah sebesar Rp400 triliun. Pihaknya menargetkan nilai capaian penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa Penerimaan PJLP Tahun Anggaran 2022. 21. (PPK) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa nomor 1/-082.87 tanggal 13 Desember 2021 perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 2. ed5KLb.